Senin, Maret 18Website Resmi DPRD Kab. Sumedang
  • Selamat Datang di Situs Resmi DPRD Kabupaten Sumedang

Profil DPRD Kabupaten Sumedang

DPRD Sumedang dibentuk pada 1950, sejalan dengan terbitnya UU 14/1950 yang menyatakan, Sumedang merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah.

Berlokasi di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor 10 dan berhadapan langsung dengan komplek Kantor Bupati dan Pemkab Sumedang.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah dan memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsinya DPRD memiliki alat kelengkapan, yang terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan, komisi dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Selain itu guna menunjang dan mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPRD. Terdapat Sekretariat DPRD yang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tupoksi DPRD, dan berfungsi menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang dari Masa ke Masa

Ketua DPRD pertama R. Abeng Sukandi dari 1950-1955.
Sumamihardja (1956-1958),
Omo Darmawiredja (1958-1961),
Sukriadinata (1961-1965),
Djahuriadi (1966-1971).
Achmad Mustafa (1971-1977),
Oyo Sunaryo (1977-1982),
R. Slamet Syam (1982-1985) dilanjutkan oleh Sumirat sampai 1987.
Omo Rachmat (1987-1992)
H. Atjep Abdullatief (1992-1997).

H. Anang Suryana hasil pemilu 1997 dan hanya bertugas dua tahun.
H. Osin Herlianto hasil pemilu 1999 sampai Januari 2003
H Endang Sukandar sampai akhir masa tugas dewan 2004.
Taufik Gunawansyah hasil pemilu 2004 diketuai. Dilanjutkan Ismet Suparmat sampai 2009.
Yaya Widarya 2009-2014,
Irwansyah Putra menjadi Ketua DPRD 2014-2019.
3. Komisi C dalam bidang Kesejahteraan rakyat
4. Komisi D dalam bidang Pembangunan dan Lingkungan hidup