Minggu, September 15Website Resmi DPRD Kab. Sumedang
  • Selamat Datang di Situs Resmi DPRD Kabupaten Sumedang

Pansus II Usung Muatan Lokal pada Raperda Pengelolaan Aset Dearah Milik Daerah

RAPAT pembahasan Pansus II bersama Bagian Aset Setda, Bagian Aset BPKAD dan Bagian Hukum Pemkab Sumedang, Rabu. humpro/dprd sumedang

DPRD SUMEDANG — Panitia Khusus II pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menggelar rapat pembahasan bersama Bagian Aset Sekretariat Daerah, Bagian Aset BPKAD dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sumedang, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Rabu (19/6/2019).

Ketua Pansus II Dudi Supardi S.T, M.M mengatakan, rapat pembahasan ke tiga tersebut membahas pengusungan muatan lokal yang akan dicantumkan pada raperda tersebut.

KETUA Pansus II Dudi Supardi S.T, M.M memimpin rapat pembahasan, Rabu. humpro/dprd sumedang

Raperda tersebut merupakan pengganti peraturan sebelumnya, yaitu, Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perda tersebut harus diganti dengan perda baru.

“Raperda ini merupakan turunan dari peraturan di atasnya, PP dan Permen. Yang mana untuk menerapkan aturan-aturan tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi daerah sehingga dilakukan diskresi daerah dengan membuatkan perda baru yang mengusung muatan lokal,” ujarnya.

Muatan lokal tersebut, di antaranya, pencantuman penentuan pengelola dan pembantu pengelola barang milik daerah, yang belum diatur di dalam PP maupun Permen tersebut.

“Jadi pada dasarnya kami ingin menertibkan barang (milik daerah) yang ada. Banyak pengalihan aset pemda seperti yang masuk ke provinsi. Kemudian jangan sampai ada tulisannya tapi barangnya tidak ada dan sebaliknya. Termasuk mengatur pengelolaan barang oleh pihak ke tiga,” ungkapnya. humas dan protokol