Senin, Maret 18Website Resmi DPRD Kab. Sumedang
  • Selamat Datang di Situs Resmi DPRD Kabupaten Sumedang

Pansus II: Raperda Ketenagakerjaan Berdayakan Tenaga Kerja Lokal, Lindungi PMI dan Awasi TKA

RAPAT Penyelarasan Akhir Raperda Ketenagakerjaan, Selasa. humas/dprd sumedang

DPRD SUMEDANG — Panitia Khusus (Pansus) II Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan DPRD Kabupaten Sumedang, menggelar rapat penyelarasan akhir bersama sejumlah dinas terkait, di Ruang Rapat I DPRD Sumedang, Rabu (27/2/2019).

Ketua Pansus II Dadang Rohmawan mengatakan, terdapat sejumlah poin penting pada regulasi yang sudah memasuki tahap akhir rancangan tersebut. Di antaranya, mengoptimalkan pemberdayaan tenaga kerja lokal Sumedang sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat peraturan daerah tersebut.

Selain itu, mengatur jaminan bagi masyarakat Sumedang yang bekerja  di lembaga formal maupun non formal agar terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kemudian, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri serta pengawasan tenaga kerja asing di Sumedang.

“Poin-poin andalan dari regulasi ini lebih menitikberatkan bagaimana masyarakat lokal bisa menerima manfaat dari perda ini. Jaminan BPJS sebagaimana tercantum dalam perpres 82/2018 di mana seluruh warga wajib terlindungi BPJS.”

“Tujuan raperda ini adalah membuat regulasi yang representatif, bermanfaat bagi pelaksana baik itu perorangan maupun badan usaha dan objek pelaksana. Mudah-mudahan ke depan jadi rujukan bagi kabupaten/kota lain, karena yang saya tahu di Sumedanglah yang memasukan pokok-pokok penting kaitan ketengarkerjaan di dalm suatu regulasi,” ujarnya.

“Kamipun menyoroti pekerja migran Indonesia. Bagaimana updating (situasi terbaru), pengawasan dan pembinaannya dari pemerintah terbawah yaitu desa agar bisa memperhatikan masyarakatnya yang mempunyai keinginan dan harapan kerja di luar negeri. Dalam regulasi ini harus updating berapa banyak PMI asal Sumedang yang kerja di luar negeri, datanya ada di desa sebagai salah satu pencatat dan pengawasan warganya agar terpantau dan terawasi sehingga dapat terlindungi saat di luar negeri,” bebernya.

Sedikitnya, terdapat 155 pasal dalam raperda yang direncanakan akan ditetapkan menjadi perda dua pekan mendatang setelah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Barat tersebut. Raperda tersebut juga mengatur aturan kerja di perusahaan, Lembaga pelatihan kerja (LPK) baik dari pemerintah maupun swasta yang saat ini menjamur di Sumedang, besaran upah minimum kabupaten, dan perusahaan yang bergera di bidang alih daya fungsi atau outsourcing.

“Dan outsourching menjadi salah satu nilai tambah. Di mana pada pelaksanaannya harus memperhatikan domisili perusahaannya, harus asal Sumedang sebagai salah satu langkah maju, agar sebanyak-banyaknya semaksimal mungkin tiap usaha formal maupun non formal untuk warga Sumedang. Sehingga fungsi pengentasan pengangguran jelas ada dalam regulasi tersebut,” ungkapnya. humas dprd