Senin, Maret 18Website Resmi DPRD Kab. Sumedang
  • Selamat Datang di Situs Resmi DPRD Kabupaten Sumedang

Komisi II DPRD Sumedang Ingatkan Pengusaha Jangan Mulai Proyek Sebelum IMB Terbit

JAJARAN Komisi II pada kunjungan lapangan ke proyek perumahan di kawasan Cicapar, Desa Ambit, Situraja, Jumat. humas/dprd sumedang

DPRD SUMEDANG – Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang melakukan kunjungan pengawasan ke lokasi proyek pembangunan perumahan di kawasan Loji Cicapar, Desa Ambit, Kecamatan Situraja Sumedang, Jumat (8/3/2019).

Ketua Komisi II Dadang Romansah menuturkan, tujuan kunjungan lapangan tersebut untuk memastikan sejauh mana prosedur yang telah ditempuh oleh pengusaha setempat dalam menjalankan usahanya membangun perumahan, seperti kepemilikan izin mendirikan bangunan (IMB).

“Kami ingin tahu informasi sejelas-jelasnya dari pihak pengembang terkait perizinan yang ada yang perlu kami cek karena ini merupakan tugas pokok dan fungsi kami, yaitu pengawasan. Kami ingin menanyakan proses apa saja yang sudah ditempuh,” tuturnya.

Dadang mewanti-wanti agar para pengusaha yang menjalankan usahanya di Kabupaten Sumedang terutama di bidang properti bangunan tidak memulai proyek pembangunan fisik sebelum izin mendirikan bangunan (IMB) terbit dari dinas terkait.

Dadang juga meminta agar pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumedang untuk membantu menyelesaikan perizinannya dengan tetap mengedepankan aturan yang berlaku.

“Pada intinya, kami tidak akan menghambat kemajuan, kebutuhan masyarakat kecil apalagi bersubsidi. Tapi saya mohon jangan ada dulu aktivitas pembangunan sebelum selesai perizinan. Tolong agar pengembang proaktif untuk segera menyelesaikan perizinannya,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Dadang, pihaknya juga merekomendasikan agar pihak pengembang segera membangun tembok penahan tebing (TPT) di lokasi yang berada di bawah jalan yang menuju ke Desa Ambit.

“Juga agar segera membangun TPT agar jalan yang berada di atasnya tetap aman. Sehingga baik warga yang melintas di jalan tersebut maupun para pekerja yang berada di bawahnya aman,” katanya.

Sementara, Pengawas Lapangan Proyek Perumahan Loji Effendi Wasya mengungkapkan, pihaknya akan mengindahkan arahan-arahan tersebut. Effendi menegasakn, saat ini belum ada aktivitas pembanguna fisik.

“Kami akan koperatif, kami tidak bisa melanggar aturan, kami juga tahu aspek-aspek perizinan. Yang mana saat ini sedang diproses tinggal menunggu terbit. Yang saat ini dikerjakan di sini baru pematangan lahan saja. Sedangkan bangunan fisik yang ada itu hanya untuk menahan tanah saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (longsor),” ungkapnya. humas dprd