Selasa, Juli 16Website Resmi DPRD Kab. Sumedang
  • Selamat Datang di Situs Resmi DPRD Kabupaten Sumedang

Komisi I: Rotasi-Mutasi Jangan Ganggu Kinerja

KUNJUNGAN fungsi pengawasan Komisi I ke BKPSDM Sumedang, Rabu. humpro/dprd sumedang

DPRD SUMEDANG – Komisi I DPRD Sumedang menyoroti rencana rotasi -mutasi yang akan segera bergulir di tataran Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Anggota Komisi I Atang Setiawan menuturkan, pihaknya meminta agar prosesnya tidak mengganggu kinerja pemerintahan yang sedang berlangsung.

Selain itu, Atang menekankan agar saat pejabat baru mengisi jabatan tertentu tidak ada lagi proses kerja yang mandeg, dengan alasan lingkungan dan pegawai yang baru. Yang mana kerapkali terdengar saat DPRD menggelar rapat kerja bersama intansi pemerintah.

“Permasalahan mutasi dan rotasi itu juga ada mengganggunya proses kinerja pemerintahan, sehingga harus benar-benar dilakukan dengan tepat,” kata Atang saat kunjungan fungsi pengawasan Komisi I ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rabu (13/6/2019).

Menurut Atang, penyesuaian terhadap lingkungan yang baru memang memerlukan waktu dan proses. Namun, akan bermasalah jika suatu posisi diisi pejabat yang tidak tepat.

Sebaliknya, jika penempatan jabatan ini tepat, maka proses penyesuaian itu sendiri tidak akan terasa. Melainkan akan cepat larut bersama rutinitas dan kewajiban tugas pekerjaan.

Lebih lanjut, ketika rotasi dan mutasi itu sendiri ditujukan untuk mempercepat visi misi pembangunan Sumedang tercapai sehingga perhitungan dan pertimbangan jabatan harus dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Senada, Ketua Komisi I Jajang Heryana S.E menegaskan, proses rotasi-mutasi harus dilakukan sesegera mungkin agar tidak menghambat kinerja Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintahan Sumedang. Karena hal itu akan mempengaruhi kinerja bagi para pejabat yang akan di rotasi. Seperti halnya mengganggu pengajuan perencanaan.

Sementara, Kepala BKPSDM Endi Ruslan menyebutkan, salah satu syarat rotasi-mutasi adalah pejabat atau pegawai yang sudah berusia 2-5 tahun pada jabatannya. Hal ini untuk menghindari adanya proses kerja yang terhambat, tanggung atau bahkan terhenti. Usia jabatan pada 2-5 tahun sudah dilakukan uji kompetensi.

Bagi eselon 2 rotasi jabatan ada 8 lowongan yang mengalami kekosongan. Rencana rotasi akan dilakukan selabanyak 2 tahapan, tahap pertama rotasi bagi eselon 2 dan tahap ke dua rotasi bagi eselon 3. humas dan protokol