Kamis, Oktober 17Website Resmi DPRD Kab. Sumedang
  • Selamat Datang di Situs Resmi DPRD Kabupaten Sumedang

Komisi I: Berasal dari Dana Kabupaten, Kegiatan Kelurahan Harus Dipublikasikan

KOMISI I kunjungi Kelurahan Regol Wetan, Selasa. humpro/dprd sumedang

DPRD SUMEDANG — Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang melaksanakan kunjungan fungsi pengawasan mengenai alokasi dana kelurahan ke Kantor Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Selasa (11/6/2019).

Ketua Komisi I Jajang Heryana S.E mengatakan, terdapat banyak agenda di kelurahan berupa program dan kegiatan yang digulirkan kepada masyarakat.

Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut alangkah baiknya dipublikasikan kepada masyarakat. Apalagi jika program dan kegiatan tersebut bersumber dari dana kabupaten. Sehingga masyarakat mengetahui sinkronisasi antara kegiatan di kelurahan dan kabupaten.

“Jadi sebaiknya program dan kegiatan kelurahan sering dipublikasikan kepada masyarakat,” ujarnya saat berdialog dengan pemerintahan Kelurahan Regol Wetan.

Kelurahan Regol Wetan sendiri, mendapatkan anggaran Rp352 juta dari APBD ditambah dengan Dana Kelurahan yang akan turun langsung dari APBN. APBN juga mengucurkan langsung dana Adum ke kelurahan.

Diketahui, di Kelurahan Regol Wetan akan melaksanakan pembangunan sarana prasarana terutama bidang struktur seperti gang dan jalan lingkungan.

Jajang juga berharap, pemerintah kelurahan dapat menganggarkan dana yang intensif bagi petugas linmas.

Sementara dana APBD dialokasikan untuk pemberdayaan posyandu, pembangunan usaha mikro. Regol Wetan sudah mengajukan permohonan rehab untuk 65 unit rutilahu dari 2015 tapi belum ada realisasi. Dana rutilahu sementara ini, berasal dari Badan Amil Zakat (BAZ).

Pengalokasian dana yang berasal dari APBN terbagi atas 22 kegiatan, yaitu kegiatan fisik berupa infrastruktur dan pemberdayaan.

Jajang menyarankan, kelurahan merupakan bagian dari SKPD sehingga pengajuan anggaran harus dilakukan melalui RKPD online.

Begitu juga dengan pengajuan kepada APBN agar memanfaatkan sistem informasi atau aplikasi yang disediakan pemerintah pusat, agar lebih terencana dan masuk dalam daftar pengajuan anggaran APBN. humas dan protokol