Rabu, Juni 19Website Resmi DPRD Kab. Sumedang
  • Selamat Datang di Situs Resmi DPRD Kabupaten Sumedang

DPRD Sumedang Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati 2018

RAPAT Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati TA 2018, Rabu. humpro/dprd sumedang

DPRD SUMEDANG – DPRD Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2018, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Rabu (15/5/2019).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumedang Yadi Mulyadi DAN dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD lainnya, Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir beserta jajaran pimpinan SKPD di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumedang dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Frokpimda).

Ketua DPRD Sumedang Yadi Mulyadi menuturkan, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2018 merupakan hasil kajian internal DPRD dengan mengedepankan pendekatan tiga akuntabilitas yang dilakukan kepala daerah.

Di antaranya, pertama, akuntabilitas kebijakan yang diukur dari seberapa jauh konsistensi kebijakan yang dilakukan kepala daerah terhadap kesesuaian dengan rencana strategis daerah yang telah ditetapkan maupun konsistensi dan keseuaian terhadap kebjakan umum anggaran yang tekah disepakati kepala daerah dengan DPRD, termasuk penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan norma-norma dan etika penyelenggaraan pemeritah daerah yang baik;

Ke dua, akuntabilitas program yang diukur berdasarkan konsistensi dan kesesuaian program terhadap kebijakan umum yang telah disepakati antara kepala daerah dan DPRD dengan indicator capaian target, dan,

Ke tiga, akuntabilitas yang diukur secara parsial terhadap capaian hasil kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berorientasi kepada azas efektifitas dan efisiensi.

“Dengan demikian rekomendasi DPRD mengenai LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2018, tidak lain merupakan penilaian kualitatif DPRD Kabupaten Sumedang terhadap kebijakan-kebijakan dan kinerja kepala daerah selama tahun anggaran 2018.”

“Sehingga rekomendasi DPRD dimaksud, hendaknya dijadikan perhatian serta ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik di masa yang akan dating,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Yadi, khusus bagi lembaga DPRD Sumedang, rekomendasi tersebut merupakan bahan evaluasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan, melalui berbagai alat kelengkapan yang dimiliki. humpro dprd