Kamis, Oktober 17Website Resmi DPRD Kab. Sumedang
  • Selamat Datang di Situs Resmi DPRD Kabupaten Sumedang

DPRD Sumedang Sahkan Perda Penyelenggaraan Pendidikan

PENANDATANGAN Pengtus Perda Penyelenggaraan Pendidikan, Rabu. humpro/dprd sumedang

DPRD SUMEDANG – DPRD Kabupaten Sumedang mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi peraturan daerah (perda), pada rapat paripurna pengambilan keputusan (pengtus), Rabu (12/6/2019).

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sumedang Yadi Mulyadi dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Edi Askhari, Listio Wahyudi beserta jajaran anggota, dan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir, beserta para pimpinan SKPD Sumedang dan unsur Forkopimda lainnya.

PEMAPARAN Sekretaris Pansus IV H Endang Sirojudin, Rabu. humpro/dprd sumedang

Sekretaris Panitia Khusus IV H. Endang Sirojudin dalam pemaparannya menyebutkan, terdapat beberapa pusat pembahasan pada raperda tersebut, di antaranya:

  • Pendirian, perubahan dan penutupan jalur nonformal yang mengacu pada Permendikbud No 36 Tahun 2014 serta Permendikbud No 81 Tahun 2013;
  • Kurikulum mengacu pada kurikulum nasional dengan memasukkan muatan local yang diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumedang, yaitu, Sumedang Simpati;
  • Pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada Permendikbud No 6 Tahun 2018 serta UU No 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional; dan,
  • Fasilitasi dan koordinasi yang merupakan upayadalam koordinasi terkait satuan pendidikan SMA/SMK/MA yang menjdai kewenangan pemerintah provinsi.

Selanjutnya, pihaknya juga merekomendasikan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dari pemaparan tersebut, di antaranya:

BUPATI Sumedang H Dony Ahmad Munir, Rabu. humpro/dprd sumedang
  1. Perlu adanya kajian komprehensif terhadap kurikulum yang menjadi muatan lokal;
  2. Perlunya sinergitas antara Kementerian Agama Sumedang dengan Pemkab Sumedang terkait penyelenggaraan pendidikan, lembaga pendidikan di bawah kewenangan Kemenag Sumedang;
  3. Meminta kepada seluruh OPD agar membantu dalam sosialisasi raperda penyelenggaraan pendidikan di Sumedang;
  4. Meminta kepada Bupati agar senantiasa terus mengkaji kebijakan/aturan pusat mengenai bidang pendidikan yang dirasa ridak relevan dengan situasi dan kondisi di wilayah Sumedang seperti pmberlakuan zonasi yang secara kewilayahan geografis terkadang menyulitkan masyarakat yang akan melanjutkankan sekolah.

“Demikian laporan singkat Pansus tentang pembahasan raperda penyelenggaraan pendidikan. Sebagian besar fraksi telah menyampaikan dan melaporan serta merekomendasikan bahwa secara keseluruhan sepakat dengan apa yang dilaporankan pansus, bahwa raperda ini agar ditetapkan menjadi perda yang definitif,. Tidak lupakami ucapkan terima kasih atas perhatiannya,” ucapnya.

Kemudian, pengesahan raperda tersebut ditandai dengan penandatangan oleh para pimpinan DPRD dan Bupati Sumedang. humas dan protokol