Rabu, Juni 19Website Resmi DPRD Kab. Sumedang
  • Selamat Datang di Situs Resmi DPRD Kabupaten Sumedang

DPRD Sumedang Sahkan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

KETUA DPRD Sumedang Yadi Mulyadi tandatangani pengesahan perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Rabu. humpro/dprd sumedang

DPRD SUMEDANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Rabu (15/5/2019).

Ketua Panitia Khusus Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Pansus II) Dadang Rohmawan menuturkan, dengan disahkannya raperda tersebut menjadi peraturan daerah, pihaknya berharap perda tersebut dapat mengakomodasi sejumlah poin-poin penting.

Di antaranya, mengoptimalkan pemberdayaan tenaga kerja lokal Sumedang, menjamin tenga kerja formal maupun nonformal terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BUPATI Sumedang H Dony Ahmad Munir tandatangani pengesahan Perda Penyelenggaran Ketenagakerjaan, Rabu. humpro/dprd sumedang

Selain itu, perda yang memuat 155 pasal itu juga mengatur jaminan bagi masyarakat Sumedang yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri dan pengawasan tenaga kerja asing di Sumedang.

“Tujuan raperda ini adalah membuat regulasi yang representatif, bermanfaat bagi pelaksana baik itu perorangan maupun badan usaha dan objek pelaksana. Mudah-mudahan ke depan jadi rujukan bagi kabupaten/kota lain, karena yang saya tahu di Sumedanglah yang memasukan pokok-pokok penting kaitan ketenagakerjaan di dalam suatu regulasi,” ujarnya.

WAKIL Ketua DPRD Sumedang Edi Askari saat memimpin rapat paripurna pengtus raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Rabu. humpro/dprd sumedang

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sumedang Edi Askari dan dihadiri unsur pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD Sumedang lainnya, Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir beserta jajaran Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selanjutnya, pengesahan pengambilan keputusan atas raperda Penyelenggaran Ketenagakerjaan tersebut ditandai dengan penandatangan oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir.

“Alhamdulillah, penandatangan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumedang teah dapat kita laksanakan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku,” ujar Edi.

Edi juga menyampaikan ucapan terima kasihnya dan penghargaan terhadap jajaran Pansus II yang telah menyelesaikan tugasnya. Sekaligus membubarkan pansus tersebut.

“Kami atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya. humpro dprd