Kamis, Oktober 17Website Resmi DPRD Kab. Sumedang
  • Selamat Datang di Situs Resmi DPRD Kabupaten Sumedang

DPRD Sumedang Dorong Muatan Lokal Kasumedangan Masuk Kurikulum Sekolah

RAPAT Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, di Ruang Rapat I, Rabu. humas/dprd sumedang

DPRD SUMEDANG – DPRD Kabupaten Sumedang mendorong muatan lokal Kasumedangan masuk dalam kurikulum sekolah mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah pertama dan atas,juga madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah dan Aliyah.

Hal tersebut tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan yang saat ini sedang dibahas.

Koordinator Panitia Khusus IV Eli Walimah menuturkan, muatan lokal Kasumedangan tersebut mencakup sejarah, berbagai seni dan budaya Sumedang. Sehingga lulusan-lulusan sekolah Sumedang mempunyai ciri khas yang sangat identik.

“Di dalam perda ini ada kurikulum mulok yang mencirikan proses pendidikan di Sumedang. Misalkan, Kasumedangan, sejarah dan sebagainya. Pokoknya, lembaga pendidikan mempunyai mulok sehingga mempunyai ciri, jadi mengerti sejarah. Lalu ketika berbicara Sumedang Puser Budaya Sunda (SPBS), dia (siswa) pintar Basa Sundanya, ciri khas lulusan Sumedang, mudah-mudahan bisa terealisasi,” tuturnya.

Selain itu, raperda tersebut juga mendorong pembiayaan lembaga pendidikan setara TK, yaitu, Raudhatul Athfal (RA) yang berada di bawah Kementerian Agama dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumedang.

“Yang terpenting adalah sekolah yang setara TK yang di bawah Kemenag, keberadaannya diakui oleh pemkab, bisa disupport dari pemda pembiayaannya, itu tercantum di pasal pembiayaan,” ujarnya.

Eli mengungkapkan, selama ini, dukungan anggaran pemkab terhadap Lembaga Pendidikan di bawah kemenag sulit dikarenakan terkendala tatanan teknis karena berbentuk hibah.

“Nanti setelah ada payung hukum seperti ini, minimal tatanan teknis bisa mengikuti payung hukum ini. Jadi tidak ada kendala lagi ketika anda anggota dewan yang ingin mendukung anggaran untuk hal tersebut. Harapannya tidak ada yang tersisihkan. Walaupun kelembagaan dan sasaran sama itu ada di Sumedang jangan sampai tidak ada keberpihakan pemkab,” ungkapnya.

Kemudian, kata Eli, raperda tersebut juga mengatur kewenangan pemkab dalam untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penyelenggaraan SMA,SMK dan MA.

“Kalaupun sudah menjadi kewenang Jabar tapi wilatyahnya di sumedang, minimal koordinasi itu berjalan itu yang kami tekankan,” katanya. humas dprd