Kamis, Agustus 22Website Resmi DPRD Kab. Sumedang
  • Selamat Datang di Situs Resmi DPRD Kabupaten Sumedang

DPRD-Pemkab Sumedang Sepakat Hapus Beberapa Objek Retribusi Jasa Umum dan Usaha

BUPATI Sumedang H. Dony Ahmad Munir bersama para Pimpinan DPRD Sumedang menandatandatangani pengesahan dua buah perda, Jumat. humpro/dprd sumedang

DPRD SUMEDANG – DPRD Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas Dua Buah Rancangan Peraturan Daerah, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Jumat malam (26/7/2019).

Di antaranya, Raperda tentang perubahan ke tiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda tentang perubahan ke dua atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Ketua Panitia Khusus pembentukan perda tersebut Dadang Romansah menuturkan, terdapat empat poin kesepakatan yang ada di dalam perda tersebut, yaitu:

Pertama, menyepakati penghapusan jasa penggunaan toilet/wc umum dari daftar objek retribusi. Pansus memandang, melalui kerjasama dengan pihak ke tiga akan lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan nilai pendapatan yang lebih besar. Selain itu, dinas terkait tidak akan disibukkan untuk mengurus permasalahan toilet.

Ke dua, menghapus objek retribusi dari beberapa kekayaan daerah, di antaranya, Gedung Insun Medal (GIM), Saung Budaya Sumedang, Gedung Olahraga Tadjimalela, Lapang Olahraga, Pemandian Cipanas Conggeang. Kemudian, Bangunan Komplek Gelora Ahmad Yani, Bangunan yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun, serta Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari.

Dengan dikeluarkannya tempat-tempat tersebut dari objek retribusi , maka pemerintah memiliki keleluasaan untuk mengelola dan mengembangkannya melalui kerjasama yang lebih menguntungkan dengan pihak ke tiga.

“Sebagai contoh, Tahura Gunung Kunci dan Palasari selama ini hanya dibebankan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp35 juta pertahun. Padahal, jika dikelola lebih serius dengan melibatkan pihak ke tiga sebagai investor, diproyeksikan dapat menghasilkan PAD miliaran rupiah pertahun,” ujarnya.

Ke tiga, retribusi terminal merupakan penyesuaian terhadap peraturan yang lebih tinggi, di mana kewenangan kabupaten hanya menarik retribusi dari pelayanan di terminal tipe C. Sedangkan Terminal tipe A Ciakar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Dan ke empat, Pansus dan Tim Asistensi Pemda telah menyepakati penyesuaian besaran tarif retribusi bibit dan benih tanaman pangan dan holtikultura serta bibit dan benih ikan.

“Berdasarkan pendapat akhir setiap fraksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini, seluruh fraksi merespon positif. Seluruh fraksi menyetujui agar kedua raperda ini ditetapkan menjadi perda yang definitive,” ungkapnya.

Kemudian raperda tersebut disahkan menjadi perda dengan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir. humas dan protokol