Selasa, Juli 16Website Resmi DPRD Kab. Sumedang
  • Selamat Datang di Situs Resmi DPRD Kabupaten Sumedang

Berita Dewan

Banggar-TAPD Sumedang Terapkan Money Follow Program pada KUA PPAS 2020

Banggar-TAPD Sumedang Terapkan Money Follow Program pada KUA PPAS 2020

Badan Anggaran, Berita Dewan
DPRD SUMEDANG – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumedang menggelar rapat pembahasan pertama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sumedang, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Senin (15/7/2019). Ketua Harian Banggar Atang Setiawan mengatakan, Pembahasan KUA PPAS merupakan tahapan awal sebelum masuk pada tahap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang rencanya akan dimulai pada Oktober 2019 mendatang. Di mana dokumen KUA PPAS tersebut nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tersebut. Terdapat perbedaan konsep pada rancangan KUA PPAS 2020 tersebut. Jika pada KUA PPAS sebelumnya mengusung konsep pengalokasian anggaran harus berdasarkan fungsi masing-masi
Kunker ke Sumedang, DPRD Madiun Bahas Tugas Pokok dan Fungsi

Kunker ke Sumedang, DPRD Madiun Bahas Tugas Pokok dan Fungsi

Berita Dewan, Komisi
DPRD SUMEDANG – DPRD Kabupaten Sumedang menerima kunjungan kerja dari Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Rabu (3/7/2019). Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi B H. Samson Muntaha S.i.Kom tersebut diterima Sekretaris Komisi II Titus Diah dan Anggota Komisi III Ely Walimah S.KM, M.Si di Ruang Paripurna DPRD Sumedang. Adapun tujuan kunker tersebut guna berbagi pendapat terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. humpro dprd
Komisi III: Puskesmas di Sumedang Butuh Pembenahan

Komisi III: Puskesmas di Sumedang Butuh Pembenahan

Berita Dewan, Komisi
DPRD SUMEDANG – Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang melaksanakan kunjungan fungsi pengawasan ke Puskesmas Paseh terkait Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), Selasa (2/7/2019). Ketua Komisi III dr. Iwan Nugraha mengungkapkan, dari sekian banyak puskesmas yang ada di Sumedang di antaranya masih memerlukan pembenahan. Mulai dari sarana dan prasarana infrastruktur bangunan, ketersediaan tenaga ahli medis dan masih banyak lainnya. “Saya berharap pada 2019 ini, semuanya dapat dibenahi, termasuk kepesertaan BPJS sudah 100% dan akreditasi selesai semua. Sehingga semua puskesmas sudah mulai running (berjalan cepat),” ujarnya. Sementara itu, Kepala Puskesmas Paseh Udus Kusnadi S.KM menuturkan, terdapat beberapa permasalah pokok yang terjadi di puskesmas tersebut, di antaranya, lokasi puske
Komisi I Dorong Penguatan Kelembagaan Kesbangpol Sumedang

Komisi I Dorong Penguatan Kelembagaan Kesbangpol Sumedang

Berita Dewan, Komisi
DPRD SUMEDANG – Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang melakukan kunjungan fungsi pengawasan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumedang, guna meninjau kesiapan Kesangpol terkait rencana peningkatan statusnya dari kantor menjadi badan, Senin (1/7/2019). Kepala Kesbangpol Rokayah Atng S.H menuturkan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan semenjak pengajuan surat ke Bupati Sumedang terkait penguatan Kesbangpol sesuai surat edaran Kemendagri, pada Maret 2019 lalu. Di antaranya, pengajuan surat Bupati Sumedang ke Provinsi Jawa Barat, persiapan teknis dan kajian-kajian. Menurutnya, bagian-bagian yang akan dilaksanakan dalam persiapan tersebut, harus dikaji terlebih dahulu melalui peraturan daerah. “Dan kami berharap perda Badan Kesbangpol di
Pansus II Usung Muatan Lokal pada Raperda Pengelolaan Aset Dearah Milik Daerah

Pansus II Usung Muatan Lokal pada Raperda Pengelolaan Aset Dearah Milik Daerah

Berita Dewan
DPRD SUMEDANG -- Panitia Khusus II pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menggelar rapat pembahasan bersama Bagian Aset Sekretariat Daerah, Bagian Aset BPKAD dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sumedang, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Rabu (19/6/2019). Ketua Pansus II Dudi Supardi S.T, M.M mengatakan, rapat pembahasan ke tiga tersebut membahas pengusungan muatan lokal yang akan dicantumkan pada raperda tersebut. Raperda tersebut merupakan pengganti peraturan sebelumnya, yaitu, Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik ...
Rapat Pertama, Pansus I Bahas Penyesuaian Tarif dan Objek Retribusi

Rapat Pertama, Pansus I Bahas Penyesuaian Tarif dan Objek Retribusi

Berita Dewan
DPRD SUMEDANG -- Panitia Khusus I Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) perubahan atas Peraturan Daerah (perda) tentang Retribusi Jasa Umum, menggelar apat pembahasan pertama bersama Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Sumedang beserta UPT Metrologi, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Selasa (18/62019). Ketua Pansus I Dadang Romansah mengatakan, rapat tersebut membahas penyesuaian tarif dan obyek retribusi. Menurutnya, tarif retribusi untuk tera dan tera ulang pada umumnya mengalami kenaikan dibanding dalam perda yang lama. Selain itu, objek restribusi berupa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya mengalami perubahan. Dari semula 36 objek menjadi 30 objek retribusi. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan potensi alat UTTP yang kemun...
Komisi I: Berasal dari Dana Kabupaten, Kegiatan Kelurahan Harus Dipublikasikan

Komisi I: Berasal dari Dana Kabupaten, Kegiatan Kelurahan Harus Dipublikasikan

Berita Dewan, Komisi
DPRD SUMEDANG -- Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang melaksanakan kunjungan fungsi pengawasan mengenai alokasi dana kelurahan ke Kantor Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Selasa (11/6/2019). Ketua Komisi I Jajang Heryana S.E mengatakan, terdapat banyak agenda di kelurahan berupa program dan kegiatan yang digulirkan kepada masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut alangkah baiknya dipublikasikan kepada masyarakat. Apalagi jika program dan kegiatan tersebut bersumber dari dana kabupaten. Sehingga masyarakat mengetahui sinkronisasi antara kegiatan di kelurahan dan kabupaten. "Jadi sebaiknya program dan kegiatan kelurahan sering dipublikasikan kepada masyarakat,” uja
Komisi I: Rotasi-Mutasi Jangan Ganggu Kinerja

Komisi I: Rotasi-Mutasi Jangan Ganggu Kinerja

Berita Dewan, Komisi
DPRD SUMEDANG – Komisi I DPRD Sumedang menyoroti rencana rotasi -mutasi yang akan segera bergulir di tataran Pemerintah Kabupaten Sumedang. Anggota Komisi I Atang Setiawan menuturkan, pihaknya meminta agar prosesnya tidak mengganggu kinerja pemerintahan yang sedang berlangsung. Selain itu, Atang menekankan agar saat pejabat baru mengisi jabatan tertentu tidak ada lagi proses kerja yang mandeg, dengan alasan lingkungan dan pegawai yang baru. Yang mana kerapkali terdengar saat DPRD menggelar rapat kerja bersama intansi pemerintah. “Permasalahan mutasi dan rotasi itu juga ada mengganggunya proses kinerja pemerintahan, sehingga harus benar-benar dilakukan dengan tepat,” kata Atang saat kunjungan fungsi pengawasan Komisi I ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (
DPRD Sumedang Bentuk Dua Pansus, Bahas Tiga Raperda

DPRD Sumedang Bentuk Dua Pansus, Bahas Tiga Raperda

Berita Dewan
DPRD SUMEDANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang menggelar rapat paripurna pembentukan dua panitia khusus guna membahas tiga rancangan peraturan daerah (raperda), di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Jumat (14/6/2019). Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Produk Hukum DPRD Sumedang Nani Iriani S.H, M.Si mengatakan, adapun kedua pansus tersebut mempunyai tugas untuk membahas, yaitu, Pansus I membahas raperda tentang perubahan ke tiga atas perda Kabupaten Sumedang Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan raperda tentang perubahan ke dua atas perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa usaha. Dan Pansus II membahas raperda tentang Pegelolaan Barang Milik Daerah. “Dua pansus tersebut mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat da
Rancang Perda Retribusi Jasa Umum, DPRD Sumedang Bentuk Pansus I

Rancang Perda Retribusi Jasa Umum, DPRD Sumedang Bentuk Pansus I

Berita Dewan
DPRD SUMEDANG -- Panitia Khusus I Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) perubahan atas Peraturan Daerah (perda) tentang Retribusi Jasa Umum, menggelar rapat kerja internal pembentukan pimpinan dan jadwal pembahasan, di Ruang Banggar DPRD Sumedang, Senin (17/6/2019). Pada rapat pertama Pansus I tersebut seluruh anggota menyepakati susunan pimpinan Pansus, yaitu, Ketua Pansus I Dadang Romansah, Wakil Ketua Titus Diah dan Sekretaris Anye Widuri. Ketua Pansus I Dadang Romansah mengatakan, selanjutnya, hari ini pihaknya akan langsung menggelar rapat pemaparan umum bersama Tim Asistensi Pemkab Sumedang. Mengingat raperda tersebut merupakan perubahan atas perda sebelumnya, pihaknya hanya akan membahass beberapa pasal saja. “Dari Tim Asistensi kami ingin melihat poin-poi