Safari Jumat di Cimalaka, DPRD Temukan Masalah Fasum-Fasos Perumahan

JAJARAN DPRD SUMEDANG BERDIALOG BERSAMA MASYARAKAT, JUMAT. HUMPRO

Ditulis oleh: Administrator --
06 Mar 2020 --
5 Komentar

DPRD SUMEDANG, Cimalaka -- DPRD Kabupaten Sumedang melaksanakan Safari Jumat di Masjid Al Muminun, Perum Citramas, Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Jumat (6/3/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Cimalaka Asep Aan, Danramil Cimalaka, sejumlah tokoh masyarakat dan warga lainnya.

Pada kesempatan tersebut, DPRD Sumedang menerima keluhan warga, yaitu status perumahan yang dihuni 300 kepala keluarga itu pengelolaan asetnya belum diserahkan kepada pemerintah oleh pengembang. Sehingga sulit mendapatkan berbagai bantuan fasilitas umum dan sosial (fasum-fasos).

Di antaranya, sarana pendidikan dan peribadahan. Di mana di perumahan tersebut terdapat Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan masjid.

"TPA sampai saat ini masih memerlukan sarana dan prasarana dan masjid yang dibangun sejak 12 tahun belum selesai," ujar salah seorang warga.

Selain infrastruktur, warga juga ingin mengembangkan berbagai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di perumahan tersebut. Di antaranya, produksi hasil kerajinan tangan, peternakan domba dan di bidang seni meliputi kuda renggong dan organ tunggal.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Ir Edi Askhari menuturkan, memang kondisi seperti itu terjadi bukan hanya di perumahan tersebut saja, banyak terjadi di tempat lain di Sumedang.

Sehingga menyulitkan pemerintah untuk mengakomodasi permohonan pembenahan fasum-fasus di perumahan.

"Pengembang belum menyerahkan kepada pemerintah, ini menimbulkan persoalan membuat pemda kesulitas dalam memberikan bantuan, termasuk pihak desa juga tidak bisa mengeksekusi (bantuan)," ujarnya.

Edi menuturkan, pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan mengoordinasikan bersama pihak-pihak terkait.

Menurutnya, jangan sampai perumahan-perumahan di Sumedang tumbuh tanpa mengindahkan peraturan-peraturan yang dapat merugikan konsumen.

"Ternyata banyak di perumahan lain Kami akan menindaklanjutinya khususnya oleh Komisi IV dengan mengundang berbagai pihak terutama Dinas Perumahan dan Pemukiman," ungkapnya. humpro