DPRD Hadiri Launching dan Penyampaian SPPT PBB 2020

KETUA KOMISI II WARSON (KEMEJA BIRU) MENGHADIRI LAUNCHING SPPT 2020, RABU. HUMPRO

DPRD SUMEDANG, KOTA -- Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang Warson menghadiri Launching dan Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 2020, yang diselenggarakan oleh Bappenda Kabupaten Sumedang, di Ball Room Plaza Asia Sumedang, Rabu (11/3/2020).

Acara tersebut juga dihadiri 1000 peserta yang terdiri dari para camat, kades, lurah, dan koordinator PBB P2 tingkat Kecamatan. Kemudian, para perwakilan kolektor pemungut PBB P2 Desa dan Kelurahan, perwakilan PPAT, pimpinan Bank BJB Cabang Sumedang dan Jatinangor. Serta para wajib pajak PBB P2 buku 4 dan Buku 5.

Dalam acara itu juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian antara PT. PLN Persero dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang. 

Turut dihadiri pula secara langsung oleh Bupati Sumedang H. Dony Abmad Munir, Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan, Kepala Bappenda Sumedang. Kemudian, Manager PLN Cabang Sumedang, Majalaya, dan Garut, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Bappenda Sumedang H. Ramdan Ruhendi, dalam laporannya mengatakan, nilai ketetapan PBB P2 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.972.413.715 atau sebesar 7,25 persen bila dibandingkan dengan nilai ketetapan 2019.

Hal tersebut, menurut Ramdan disebabkan oleh telah dilakukannya penyempurnaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah/bumi di sepanjang jalan nasional atau protokol mulai jalan sekitar Cikuda, Jatinangor, sampai dengan jalan protokol wilayah Tomo.

"Selain itu kami juga melakukan penyesuaian nilai kelas tanah terhadap delapan desa di Kecamatan Ujungjaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Majalengka. Dan diberlakukannya pajak minimal SPPT PBB P2 sebesar lima belas ribu rupiah," katanya.

Ramdan menambahkan, untuk jatuh tempo PBB P2 2020 adalah sampai dengan 30 September 2020, dan apabila pembayaran dilaksanakan lewat dari batas waktu tanggal jatuh tempo tersebut, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga sebesar 2persen setiap bulannya dari besaran pajak terutang SPPT PBB P2.

"Kami mengharapkan setelah diterima SPPT PBB P2 ini, untuk segera disampaikan kepada para wajib pajak maksimal awal bulan April 2020 harus sudah dipastikan diterima oleh para wajib pajak PBB P2" terangnya.

Kemudian untuk memudahkan pelayanan terhadap pengelolaan PBB P2 kepada para wajib pajak, Ramdan mengatakan Bappenda Sumedang sudah menyediakan pelayanan PBB secara online melalui website dengan alamat SIAPDOL.SUMEDANGKAB.GO.ID dimana dalam web ini masyarakat bisa mengurus PBB secara online seperti untuk pelayanan cetak SPPT, cetak salinan, dan lainnya.

"Kemudian untuk memudahkan pelayanan dalam pembayaran, pada tahun 2020 setoran atau pembayaran PBB P2 disamping bisa diterima oleh cabang dan unit Bank BJB, bisa juga dilaksanakan/diterima di Indomart dan Bumdes yang telah siap melakukan penerimaan setoran PBB P2," ucapnya.

Sementara itu Bupati mengatakan PAD tertinggi di Kabupaten Sumedang terletak pada penerangan jalan, serta pajak hotel dan restoran. Ketiga PAD tersebut menurut Bupati menjadi primadona yang menunjang pembangunan di Kabupaten Sumedang.

"Untuk itu perlu intensifikasi dan eksentisifikasi "Berkaitan dengan itu, pemerintah harus bisa lebih kreatif lagi untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi adalah memaksimalkan potensi-potensi yang ada, sedangkan eksentisifikasi yaitu mencari sember-sumber pendapatan yang bagus" ujarnya.

Bupati berharap para wajib pajak agar secepatnya membayar pajak sebelum jatuh tempo, sehingga uang tersebut bisa digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Sumedang.

"Saya minta kepada seluruh masyarakat agar bisa menjadi bagian yang taat pajak. Dan kepada para kolektor, untuk secara intensif melakukan upaya-upaya pemungutan pajak. Karena pajak yang masuk akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan dalam rangka membangun serta mensejahterakan warga masyarakat Kabupaten Sumedang" harapnya

Terakhir Bupati mengatakan, pada tahun 2020 terdapat kenaikan dana operasional sebesar 4000 rupiah yang peruntukannya 1000 rupiah untuk biaya penyampaian dan 3000 rupiah untuk biaya penagihan.

"Disamping itu pula pemerintah menyiapkan hadiah terhadap Desa/Kelurahan yang kinerjanya sangat baik terutama dalam keberhasilan pencapaian penerimaan PBB P2 berupa 10 sampai 20 unit kendaraan sepeda motor" tukasnya.

Pada kesempatan tersebut dilakukan pula simbolis penyampaian pajak SPPT PBB P2 dan penyerahan spanduk Zonita Pamor kepada lima Desa di lima Kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Selain itu dilakukan pula Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sumedang, UP3 Majalaya, dan UP3 Garut tentang pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PJJ), pengelolaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dan penertiban PJU ilegal.

Di akhir acara Bupati dan Wakil Bupati mengundi dorprize denga hadiah utama 4 unit sepeda. humpro

BERI KOMENTAR

Silahkan isi formulir untuk Komentar!

Nama

Email

Website

Your Message

Post Your Comment