Cari Solusi, DPRD Sumedang Minta Kades Tidak Mogok Kerja Akibat DBH Dipangkas

DPRD Sumedang menerima audiensi dari Apdesi Sumedang terkait pemangkasan DBH, Rabu. humpro

Ditulis oleh: Administrator --
24 Nov 2021 --
0 Komentar

DPRD SUMEDANG -- DPRD Kabupaten Sumedang menerima audinsi dari DPC Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kabupaten Sumedang. Audiensi diterima oleh Komisi I, II dan IV, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Rabu (24/11/2021).

Adapun, keluhan atau aspirasi yang disampaikan oleh DPC Apdesi Sumedang ke DPRD adalah terkait penolakan penurunan besaran Dana Bagi Hasil (DBH), yang dinilai berimbas pada hilangnya insentif RT dan RW.

Pada audiensi tersebut, para kades mengancam akan melakukan mogok kerja dan melakukan penutupan kantor selama satu bulan, akibat penuruhan DBH.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I Asep Kurnia, S.H, M.H mengatakan, pihaknya akan meneruskan aspirasi penolakan tersebut ke Pimpinan DPRD.

"Tadi kami sudah mendengar keluh kesahnya para Kades terkait penyesuaian DBH. Dan ternyata hasil kajiannya pemangkasan DBH ini, akan berpengaruh terhadap insentif RT RW dan BPD bagi 120 Desa di Sumedang. Kami akan meneruskan aspirasi ini ke Pimpinan DPRD untuk segera ditindaklanjuti dengan pembicaraan ke kepala daerah supaya ada solusi terbaik dari permasalahan tersebut," ujar Asep.

Asep menuturkan, pihaknya berharap agar para kepala desa tersebut tidak melakukan mogok kerja, selagi pihaknya mencarikan solusi.

"Yang jelas kami sedang mencari solusinya. Mudah-mudahan solusi yang diberikan Pemkab Sumedang dapat diterima," tuturnya. humpro