Aliansi Umat Islam Sumedang Kecam Pembakaran Al-Quran di Swedia


DPRD SUMEDANG -- RATUSAN massa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Sumedang (AUIS) melakukan aksi Bela Al-Quran di DPRD Kabupaten Sumedang, Jumat (3/2/2023).

Koordinator Aksi Lapangan Hendrayana (46) mengatakan, aksi Bela Al-Quran dilakukan sebagai respon terhadap aksi pembakaran Al-Quran secara berulang kali di Swedia, Belanda dan Denmark baru-baru ini.


Selain berorasi di depan Kantor DPRD Sumedang dengan menyampaikan berbagai kecaman terhadap aksi pembakaran Al-Quran yang dinilai sebagai perbuatan jahat, Massa AUIS juga beraudiensi bersama Anggota DPRD Sumedang.  

Massa aksi diterima oleh Ketua Komisi III H. Mulya Suryadi, beserta Anggota Komisi III Anisa Choeriah, S.Pd dan Anggota Komisi I Dr. H. Dudi Supardi, S.T., M.M.

Ada lima tuntutan yang disampaikan pada audiensi tersebut, di antaranya mengutuk keras pembakaran Al-Quran, menuntut hukuman mati bagi pelakunya, menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk mendorong Pemerintah Indonesia agar mengusir Duta Besar Swedia, Belanda dan Denmark.

"Karena tidak cukup kalau hanya dengan kecaman, karena ini sudah berulang, Indonesia sebagai mayoritas kaum muslimin, ini harus mengambil tindakan yang tegas, bahkan dari teman-teman tadi ada yang menyerukan aksi boikot," paparnya.

Kemudian sebagai muslim, sambung dia, umat Islam juga dituntut untuk menjalankan perintah Al-Qur'an. Sebab, hal itu menjadi perwujudan dari keimanan sebagai seorang muslim.

"Kita jangan hanya mengecam terhadap pembakar Al-Qur'an tapi kita juga malah melalaikan ajaran Alquran itu sendiri," terangnya.


Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I Dudi Supardi mengatakan, pihaknya memahami apa yang disampaikan massa aksi. Pihaknya, kata Dudi akan meneruskan tuntutan itu Pemerintah Pusat.

"Kami memahami apa mereka sampaikan tentang tuntutan terhadap pembakar Al-Quran di Swedia. Oleh Karena itu, Pemda dan DPRD Sumedang akan meneruskan tuntutan ini ke Pemerintah Pusat supaya mengeluarkan kebijakan dan penekanan kepada Pemerintah Swedia, Belanda dan Denmark," ujar Dudi. humas

BERI KOMENTAR

Silahkan isi formulir untuk Komentar!

Komentar