Kamis, Agustus 22Website Resmi DPRD Kab. Sumedang
  • Selamat Datang di Situs Resmi DPRD Kabupaten Sumedang

Banggar-TAPD Sumedang Terapkan Money Follow Program pada KUA PPAS 2020

RAPAT pembahasan KUA PPAS 2020, Senin. humpro/dprd sumedang

DPRD SUMEDANG – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumedang menggelar rapat pembahasan pertama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sumedang, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Senin (15/7/2019).

Ketua Harian Banggar Atang Setiawan mengatakan, Pembahasan KUA PPAS merupakan tahapan awal sebelum masuk pada tahap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang rencanya akan dimulai pada Oktober 2019 mendatang. Di mana dokumen KUA PPAS tersebut nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tersebut.

KETUA Harian Banggar Atang Setiawan. humpro/dprd sumedang

Terdapat perbedaan konsep pada rancangan KUA PPAS 2020 tersebut. Jika pada KUA PPAS sebelumnya mengusung konsep pengalokasian anggaran harus berdasarkan fungsi masing-masing unit dalam organisasi pemerintah atau money follow function, maka pada 2020 akan menerapkan konsep penganggaran money follow program yang menitikberatkan penganggaran berdasarkan pada bobot program/kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana dalam hal ini visi-misi Bupati Sumedang Simpati.

TIM Anggaran Pemerintah Daerah Sumedang. humpro/dprd sumedang

“Ada beberapa program yang kami coba gali terutama dalam pencapaian visi misi bupati pada perjalanan RPJMD tahun ke dua ini. Kalau dulu pagu di SKPD pendekatannya dengan money follow function yang pada implementasinya (penerapan) mereka memanfaatkan anggaran tersebut dibagi rata. Misalnya pagunya Rp1miliar, dibagi empat bidang masing-masing mendapat Rp250juta, terlepas bidang tersebut membidik visi misi bupati atau tidak.”

“Sedangkan, dengan pendekatan money follow program, penyusunan pagu di SKPD memprioritaskan kegiatan yang mempunyai keterkaitan dengan visi misi bupati,” ungkapnya.

TIM Banggar DPRD Sumedang. humpro/dprd sumedang

Sehingga, kata Atang, pada saat pelaksanaanya nanti, bisa terdapat SKPD yang memperoleh anggaran yang kecil bahkan tidak sama sekali dikarenakan kegiatan yang diusulkan tidak berkaitan dengan visi misi bupati. Selanjutnya, Atang memastikan, pembahasan KUA PPAS akan selesai sebelum pelantikan Anggota DPRD Sumedang 2019-2014.

“(Pembahasan) KUA PPAS 2020 akan diselesaikan oleh Anggota DPRD yang lama. Mudah-mudahan selesai sebelum pelantikan Anggota DPRD yang baru,” ujarnya. humas dan protokol