Selasa, Juli 16Website Resmi DPRD Kab. Sumedang
  • Selamat Datang di Situs Resmi DPRD Kabupaten Sumedang

Awal 2019 DPRD-Pemkab Sumedang Sepakati Tiga Raperda menjadi Perda

KETUA DPRD Sumedang Yadi Mulyadi menandatangani penetapan tiga raperda. humas dprd

DPRD SUMEDANG – DPRD Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Kabupaten Sumedang menyepakati penetapan tiga rancangan peraturan daerah untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sumedang pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan (pengtus) atas Tiga Buah Raperda, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Kamis (8/2/2019).

 Adapun ketiga raperda tersebut, yaitu:

  1. Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
  2. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaran Ibadah Haji, dan
  3. Raperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

Ketetapan atas pengtus tiga raperda tersebut ditandatangani oleh unsur pimpinan DPRD Sumedang, yaitu, Ketua DPRD Yadi Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Edi Askhari dan Listio Wahyudi, beserta Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir.

Sementara, Ketua Pansus III Pembentukan Raperda Fasilitisasi Penyelengaraan Ibadah Haji Yogie Yaman Santosa mengatakan, perda tersebut akan mulai diberlakukan pada 2020 mendatang.

Hal itu tertuang dalam pada BAB II tentang Kewajiban Daerah Bagian ke Satu Pasal 3 yaitu, ayat 1 Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memfasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji, ayat 2 Failitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi, huruf a pembentukan PPIHD; dan huruf b transportasi Jemaah Haji.

Kamudian dijelaskan dalam BAB III tentang Operator Transportasi Pasal 8, yaitu, untuk kelancaran pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal ditunjuk operator transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu BAB IV tentang Biaya Transportasi Jamaah Haji Pasal 9, yaitu ayat 1: Biaya transportasi Jamaah Haji Daerah Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Sumedang; Ayat 2: Biaya transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

  1. angkutan Jamaah Haji,
  2. angkutan barang, dan
  3. komponen pendukung lainnya.

Selanjutnya, ayat 3 komponen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c meliputi:

  1. PPIHD;
  2. konsumsi Jamaah Haji;
  3. pengamanan;
  4. pengawalan; dan
  5.  

“Dan ayat 4 biaya sebagaimana pada ayat 1 dilaksanakan melalui Hibah Daerah ke Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. Perda ini akan diberlakukan pada 2020 mendatang,” ungkapnya. humas dprd