Menumpuk dan Belum Jelas Nasibnya, Komisi I Minta Hentikan Rekruitmen Honorer Baru

DPRD SUMEDANG -- KETUA Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang Asep Kurnia, S.H, M.H menekankan agar Organisasi Perangkat Daerah di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumedang menghentikan penerimaan tenaga kerja honorer baru.

"Harus dihentikan, apapun caranya, karena honorer yang sudah ada sekrangpun belum jelas nasibnya, belum ada kepastian diangkat atau tidak untuk menjadi ASN," ujarnya saat menerima Audiensi dari para honorer yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK35+), di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Selasa (8/9/2020).

Audiensi tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumedang H. Ilmawan Muhamad, S.Ag, Ketua Komisi III H. Mulya Suryadi, S.Pd, M. Kom dan sejumlah anggota dewan lainnya. Kemudian perwakilan Dinas Pendidikan dan BKPSDM Sumedang.

Asep mengaku, pihaknya merasa prihatin dengan nasib para honorer, yang hingga saat ini belum ada kejelasan. Apalagi, ada beberapa honorer yang lolos seleksi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) hingga saat ini belum menerima SK sehingga belum jelas nasibnya.

"Tentunya saya prihatin dengan nasib honorer di Sumedang, ada honorer lolos seleksi P3K tapi tak kunjung terima SK. Selain itu juga ada lagi yang lolos seleksi CPNS tetapi tidak diangkat karena tidak memenuhi syarat. Kemudian banyak honorer yang umurnya diatas 35 tahun dan hingga saat ini statusnya masih saja honorer karena tidak ada kepastian untuk diangkat menjadi PNS," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, oara honorer di atas 35 tahun tersebut menyampaikan keluh kesah terkait kesejahteraannya. Mereka meminta agar pemerintah dapat mengangkat mereka menjadi ASN tanpa tes melalui Keputusan Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Asep mengatakan, pihaknya akan mengupayakan menyampaikan aspirasi tersebut ke Pemerintah Pusat. Namun, Asep menegaskan, pihaknya tidak dapat menjamin dikabulkannya permintaan tersebut mengingat tidak memounyai kewenangan atas hal tersebut.

"Kami akan sampaikan, namun hasilnya Pemerintah Pusat yang memutuskan," tegasnya. humpro

BERI KOMENTAR

Silahkan isi formulir untuk Komentar!

Komentar

  • Admin
    09 Sep 2020

    Silahkan isi formulir untuk Komentar!