Komisi I DPRD Sepakati Pilkades Serentak Digelar 8 November 2020

DPRD SUMEDANG -- Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang menyepakati rencana pelaksanaan Pilkades Serentak 2020 di 88 desa di Sumedang, pada 8 November 2020 mendatang.

Ketua Komisi I Asep Kurnia, S.H  M.H mengatakan, hal tersebut disepakati setelah melihat kesiapan  instansi-instansi terkait, mulaindari DPMD, Satpol PP dan Kesbangpol, yang dipaparkan pada Rapat Koordinasi, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Rabu (29/7/2020).

"Dari hasil kajian yang dipaparkan pada rapat koordinasi tadi, kami menyepakati rencana pelaksanaan pilkades tanggal tentatifnya pada 8 November 2020 mendatang," ujarnya saat ditemui usai rapat tersebut.

Namun, kata Asep, mengingat kondisi pandemi Covid-19 masih tetap berlangsung, terdapat beberapa penyesuaian yang berdampak pada perubahan regulasi dan anggaran.

Di mana pada pelaksanaannya nanti, diatur sedemekian rupa guna tetap memenuhi protokol kesehatan. Yaitu pembatasan jumlah pemilih dan penambahan TPS. Tiap TPS dibatasi hanya 750 pemilih, dan TPS yang semula berjumlah 266 bertambah 185 menjadi 451 TPS.

"Hal ini dilakukan karena semakin berkurang jumlah antrian hak pilih di satu TPslS, maka semakin bisa menghindari kerumunan," katanya.

Kemudian, harus ada penambahan alat berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Baik untuk pemilih maupun penyelenggara. Di antaranya, penyediaan alat pengukur suhu tubuh (thermogun) sarana dan prasarana cuci tangan dan disinfeksi untuk memastikan kesterilan lokasi.

Selain itu, tiap TPS diharuskan ada Satgas Covid-19 khusus. Sehingga tidak mengganggu tigas utama penyelenggara pilkades, juga agar pemilih dapat merasa aman dan nyaman tanpa takut terjangkit Covid-19.

Asep menuturkan, perubahan regulasi tersebut, tentu saja berdampak kepada jumlah anggaran yang diperlukan Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan  mencapai Rp1.8 miliar. Yang mana akan diusulkan pada APBD Perubahan 2020.

"Pronsipnya untuk kepentingan masyarakat luas dan prosesnya harus berjalan dengan lancar, jumlah anggaran tersebut memungkinkan untuk dianggarkan," katanya lagi.

Asep menilai, kesiapan-kesiapan yang dilakukan pihak terkait dalam menyiapkan pelaksanaan pilkades serentak di masa pandemi itu, sudah cukup matang.

Selanjutnya, hasil kesepakatan dalam rapat tersebut akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri, untuk mendapatkan persetujuan. humpro

BERI KOMENTAR

Silahkan isi formulir untuk Komentar!

Komentar

  • Admin
    29 Jul 2020

    Silahkan isi formulir untuk Komentar!