FKOTD Jatigede Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Jatigede

DPRD SUMEDANG -- Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Orang Terkena Dampak (FKOTD) Jatigede mendatangi Komplek IPP Kabupaten Sumedang, dengan maksud untuk menyampaikan aspirasi mengenai permasalah Jatigede yang sampai saat ini masih belum terselesaikan, Senin (19/10/2020).


WARGA yang tergabung dalam FKOTD mendatangi Pemda Sumedang, Senin.

Adapun permasalahannya, yaitu:
1. Adanya penyelesaian elevasi dan jalan lingkar; 
2. Proses gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sumedang; 
3. Pendataan bangunan yang terlewat sesuai data buku kuning tahun 1982-1984.

Diketahui sampai saat ini masih ada sekitar 700 KK dari 32 Desa yang belum menerima Kategori A dan B dari Keputusan Pengadilan Negeri Sumedang.

Perwakilan dari warga OTD memohon keadilan dan memohon satu dukungan dari Pemkab Sumedang beserta jajaran untuk melaksanakan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sumedang.


PERWAKILAN FKOTD menyampaikan aspirasi.

"Pertama kepada Bupati dan Wakil Ketua DPRD beserta jajaran, kami memohon untuk pengawalannya kepada kami mengenai permohonan gugatan sederhana, karena masih sedikit lagi warga yang masih belum selesai mengenai ganti rugi tanah. Sedangkan tanah dan rumah sudah digenangi."

"Yang ke dua mengenai elevasi yang benar-benar normatif agar segera dibayarkan, dan yang terakhir kami memohon untuk warga OTD Jatigede agar terus diperhatikan dan tidak diterlantarkan," ujarnya.

Unjukrasa tersebut diterima oleh Bupati Sumedang, Wakil Ketua DPRD Titus Diah, Kapolres Sumedang, serta Kepala Dinas dari SKPD terkait.


BUPATI Dony (pegang mikrofon) menerima masa aksi.

Bupati Dony mengapresiasi kegiatan aksi yang sedang berlangsung saat ini masih memperhatikan protokol kesehatan di tengah - tengah pandemi Covid - 19 ini.

"Alhamdulillah sampai saat ini sudah 456 KK yang sudah terselesaikan. Selanjutnya untuk yang 700 KK yang diusulkan, kami beserta jajaran pemerintah Per 1 Oktober 2020 sudah berdiskusi dan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai gugatan sederhana ini. Supaya gugatan ini masih bisa dipertimbangkan kembali."

"Selanjutnya kami dari Pemda sudah berusaha dan akan terus mengawal mengenai penyelesaian permasalahan Jatigede ini. Mudah-mudahan segala hak yang harus diterima oleh OTD Jatigede bisa segera kami berikan," ujar Bupati.

Selanjutnya perwakilan dari Pengadilan Negeri Sumedang, Hadiyanto, mengatakan bahwa pada prinsipnya Pengadilan Negeri tidak dapat menolak perkara apapun.

"Terkait perkara ini mau masuk perkara pidana atau perkara sederhana tetapi keputusan dikembalikan kepada hakimnya. Apalagi sekarang ini perkara diajukan secara elektronik tetapi hasil akhirnya dikembalikan kepada Hakim. Ketua Pengadilanpun tidak dapat mengambil keputusan," jelasnya.


WAKIL Ketua DPRD Titus Diah (kiri) menyampaikan dorongan ke Pemda Sumedang agar masalah OTD segera diselesaikan.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Titus Diah menyampaikan klarifikasi mengenai anggaran yang disampaikan oleh Satker Jatigede sejumlah Rp36miliar itu adalah uang untuk pembebasan kemarin bukan untuk penerima bantuan sosial. Selanjutnya setelah penggantian itu akan diteruskan untuk perbaikan elevasi dan jalan lingkar timur Jatigede.

"Dari hasil pertemuan tanggal 16 September 2020 itu kami dari DPRD memberikan rekomendasi mengenai hasil dari audiensi yang terdapat 3 poin itu, untuk selanjutnya akan terus dikawal dalam penyelesaian masalah Jatigede yang sampai saat ini masih perlu adanya penyelesaian. Kami DPRD sepakat mengenai keinginan dari bapak dan ibu bisa segera terakomodir," katanya. artika/humpro

BERI KOMENTAR

Silahkan isi formulir untuk Komentar!

Komentar

  • Admin
    19 Oct 2020

    Silahkan isi formulir untuk Komentar!