DPRD Sumedang Setujui Raperda LPP APBD 2019 menjadi Perda

DPRD SUMEDANG -- DPRD Kabupaten Sumedang telah menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (LPP APBD) Tahun Anggaran 2019 dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan DPRD menyetujuinya untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Pengesahan tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan (Pengtus) terhadap Raperda LPP APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Perda, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Senin (13/7/2020).

Pengtus tersebut dihadiri langsung Bupati-Wakil Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, S.T, M.M dan Erwan Setiawan, Pimpinan DPRD, meliputi Ketua DPRD Irwansayah Putra, para Wakil Ketua DPRD, Jajang Heryana, S.E, H. Ilmawan Muhamad, S.Ag dan Titus Diah.

LPP APBD tersebut telah melalui sejumlah pembahasan yang cukup panjang oleh komisi-komisi DPRD Sumedang bersama mitra kerja masing-masing.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Sumedang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Jawa Barat.

Pada kesempatan tersebut, Irwansyah Putra menuturkan, agar Pemkab dapat mempertahankan predikat tersebut. Menurutnya, DPRD pun siap mendukung berbagai program-program pemerintah yang dapat menjadikannya lebih baik. humpro

BERI KOMENTAR

Silahkan isi formulir untuk Komentar!

Komentar

  • Admin
    15 Jul 2020

    Silahkan isi formulir untuk Komentar!