DPRD Sumedang Sahkan Raperda Perumda dan CSR Menjadi Perda

DPRD SUMEDANG -- DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah dan Tanggungjawab Sosial atau Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Pengesahan tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas Dua Raperda, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Senin (3/8/2020).


PARA Anggota DPRD Sumedang hadiri Rapur Pengtus Dua Raperda, Senin. humpro

Keputusan tersebut ditandatangani langsung para pimpinan DPRD Sumedang dan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, S.T, M.M. Paripurna tersebut juga dihadiri para anggota dewan, unsur Forkopimda Sumedang, jajaran SKPD dan undangan lainnya.


PEMAPARAN Dua Raperda oleh Pansus, Herman Habibullah.

Dalam pemaparan Panitia Khusus dua raperda tersebut yang dibacakan oleh Herman Habibullah, S.Sos.I, Raperda tersebut mengatur pengelolaan CSR agar dapat sesuai dengan visi misi Sumedang. Dan terkait Perumda, mengatur perubahan status Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).


Bupati Dony mengatakan, perda tersebut menjadi payung hukum dalam mengatur CSR yang lebih mengarah kepada visi misi Sumedang Simpati. Kemudian Perda Perumda dalam rangka meningkatkan peran BUMD dalam memenuhi hak rakyat dalam mendapatkan air bersih serta meningkatkan perekonomian, menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Menjadi payung hukum berjalannya CSR sesuai dengan visi misi Sumedang Simpati. Jadi CSR dikoordinasikan dan diarahkan pada visi misi tersebut. Kemudian perbedaan BUMD dan Perumda menonjol terletak pada pengembangan usahanya. Ke depan Perumda dapat menyediakan air minum dalam kemasan (AMDK) serta jenis usaha lainnya, yang bisa dikelola secara swakelola dan bekerja sama dengan pihak ke tiga," ujarnya. humpro

BERI KOMENTAR

Silahkan isi formulir untuk Komentar!

Komentar

  • Admin
    04 Aug 2020

    Silahkan isi formulir untuk Komentar!