DPRD Sumedang Sahkan 27 Ajuan Raperda dalam Propemperda 2021

DPRD SUMEDANG -- DPRD Kabupaten Sumedang melaksanakan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sumedang 2021, di Ruang Paripurna DPRD setempat, Rabu (9/9/2020).

Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Sumedang Irwansyah Putra. Dihadiri Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T, M.M beserta jajaran Forkopimda Sumedang, Wakil Ketua DPRD Sumedang Titus Diah, Jajang Heryana dan H. Ilmawan Muhamad, S.Ag. Kemudian jajaran Kepala SKPD dan tamu undangan lainnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumedang drg. Rahmat Juliadi, M.Hkes, dalam laporannya memyampaikan, terdapat 27 pengajuan raperda baru maupun perubahan yang terdiri dari 23 raperda ajuan Pemkab Sumedang dan 4 raperda inisiatif DPRD.

“Propemperda 2021 merupakan realisasi dari fungsi legislasi DPRD. Yang mana materi program tersebut telah dibahas secara mendetail oleh Bapemperda bersama Pemda Sumedang, yaitu Bagian Hukum dan SKPD-SKPD terkait. Selanjutnya, raperda-raperda tersebut akan diajukan dan dibahas pada 2021 mendatang,”paparnya.

Selanjutnya, keputusan atas Propemperda tersebut ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Sumedang untuk dijadikan Keputusan DPRD. Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Sumedang Irwansyah Putra menyampaikan terima kasih kepada Bapemperda yang telah menyelesaikan tugasnya. Dan apresiasi kepada Bupati bserta Tim Asistensi.

“Setelah kami kaji, maka dapat disimpulkan bahwa yang terhormat Rapat Paripurna DPRD dapat menerima dan menyetujui Propemperda 2021 untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD,” ungkapnya yang diikuti pengetukan palu sidang.

Berikut ini Rancangan Peraturan Daerah pada Propemperda 2021 yang disahkan pada Rapat Paripurna tersebut.

1. Perubahan Perda 11/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Perubahan RPJMD 2016-2023, apabila terjadi perubahan yang mendasar.

3. Percepatan sanitasi berbasis masyarakat.

4. Pencegahan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba dan prekursor narkotika.

5. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial

6. Pokok-pokok keuang daerah.

7. Perpustakaan.

8. Keolahragaan.

9. Kepemudaan.

10. Rencana Detail Tata Ruang Ujungjaya.

11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .

12. Perubahan atas Perda No. 6/2015.

13. Penyetaraan modal Pemda Sumedang pada PDAM Tirtamedal Sumedang.

14. Penyertaan modal Pemda Sumedang pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Sumedang.

15. Pedoman Pendirian dan pengelolaan BUMD.

16. Pencabutan Perda No. 14/2008 .

17. Rencana pembangunan industri kabupaten

18. Perubahan atas Perda No. 7/2017 tentang Produk Hukum Daerah.

19. Perubahan Perda No. 8/2010  tentang Pajak Daerah.

20. Perubahan keempat atas Perda No. 3/2011.

21. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020.

22. APBD TA 2022 sesuai Perda No. 12/2019.

23. Perubahan APBD TA 2021.

24. Pengelolaan pendidikan pondok pesantren.

25. Hak keuangan dan adminitrasi pimpinan dan anggaran DPRD.

26. Penegakan protokol kesehatan dimasa pandemi.

27. Perubahan ke tiga atas Perda No. 4/2011  tentang Retribusi Jasa Usaha.

humpro

BERI KOMENTAR

Silahkan isi formulir untuk Komentar!

Komentar

  • Admin
    09 Sep 2020

    Silahkan isi formulir untuk Komentar!