DPRD-Pemkab Sumedang Terima Kunjungan Roadshow Kanwil Hukham Jabar

DPRD SUMEDANG – Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Irwansyah Putra dan Bupati Sumedang H.Dony Ahmad Munir menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat Liberti Sitinjak, di Gedung Negara Sumedang, Senin (17/2/2020).

Pada kegiatan tersebut turut hadir Asisten Pemerintahan Teddy Mulyono, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang Ujang Sutisna dan sejumlah pejabat lainnya.

Liberti Sitinjak mengungkapkan kunjungan tersebut merupakan Roadshow ke-27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menemui para Bupati, Walikota dan Ketua DPRD terkait dikeluarkannya UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan secara eksplisit bahwa kebijakan daerah yang berasal dari Kepala Daerah harus diharmonisasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terutama oleh Tenaga Penyusun Perancang Perundang-undangan.

Dalam kaitan itu, Kakanwil mengundang dan meminta kesediaan Bupati dan Ketua DPRD untuk hadir secara langsung pada pertemuan dengan seluruh Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang rencananya akan digelar di Intercontinental Bandung pada 27 Februari 2020 mendatang.


"Saya sebagai Kakanwil Hukum dan HAM Jawa Barat bersama Kakanwil di 33 Provinsi se-Indonesia melakukan gerakan sama untuk kita bertemu tanggal 27 Februari ini. Insya Allah akan dihadiri oleh dua Menteri yaitu Menhukham dan Mendagri. Di samping 2 keynote setingkat menteri, ada 3 Dirjen yaitu Dirjen Peraturan Perundang Undangan, BPHN dan Dirjen HAM," ungkapnya.

Liberti mengatakan, hal tersebut dipandang perlu karena dibutuhkan sebuah sinergitas dan kolaborasi yang baik antara pemerintah atau G to G (Government to Government). Menurutnya, kehadiran Kakanwil sebagai institusi vertikal bisa membantu pimpinan daerah terutama yang erat kaitannya menyangkut tugas dan Fungsi Kakanwil.

"Sejalan dengan UU 15 Tahun 2019 kita sudah membuat unit baru yang disebut Law and Center Human Right yang siapmemfasilitasi baik Pemda maupun DPRD di dalam perancangan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Walikota maupun Gubernur. Ini langkah awal kita agar ke depan lebih intens melakukan koordinasi dalam rangka membantu melahirkan Perda atau Peraturan Bupati," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengungkapkan terima kasih atas Kehadiran Kakanwil yang menyampaikan kebijakan terbaru yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 juga mengundang langsung acara yang akan digelar.

"Kita tentunya berupaya hadir karena bagi kami merupakan kebutuhan untuk bisa mengetahui lebih lanjut berkaitan kebijakan terbaru dan harus adanya kesamaan visi dan persepsi diantara penyelenggara negara terutama penyelenggara pemerintahan," ungkap Bupati. .

Menurutnya, sebagai bagian dari pemerintahan, kehadiran Pemkab diharapkan bisa meyukseskan program pemerintah terlebih yang erat kaitannya dengan hukum walaupun kewenangannya ada di pusat. .

Dengan adanya kesamaan Visi dan persepsi Hukham dan Mendagri, kata Bupati, hal tersebut akan menambah referensi Pemerintah Daerah terutama dalam menjawab aspiran yang datang ke DPRD atau ke Pemerintah Daerah. . .

Kaitan penyusunan Peraturan Daerah, secara khusus Bupati melaporkan bahwa hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD sangat sinergis. Dikatakannya, semua dilakukan demi kepentingan rakyat karena Pemda dan DPRD sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat. .


"Alhamdulillah di Sumedang sudah sangat sinergis dan harmonis dalam menyusun peraturan daerah. Tahun ini kami sudah mengusulkan 10 Program Pembentukan Peraturan Daerah ke DPRD. Jadi sepanjang sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Sumedang, semuanya berjalan lancar," pungkasnya.

BERI KOMENTAR

Silahkan isi formulir untuk Komentar!

Komentar

  • nikki jhon
    2025-01-07 16:55:08
    It’s great to see how the Sumedang Regency government is working to harmonize policies with the Ministry of Law and Human Rights. This roadshow is a valuable opportunity for local leaders to come together and strengthen the legal framework in their respective regions. On a related note, for anyone interested in public records, you can use the PA inmate lookup tool to get information about current inmates and recent arrest records in Pennsylvania.
  • ZoeDream
    2025-06-26 17:48:28
    Great to see such collaborative initiatives between local governments and legal institutions—it’s a strong step toward better regional governance. For those exploring digital solutions in retail and service systems, the Comm y features section offers useful insights that align well with streamlined management approaches. These kinds of integrations can inspire similar improvements in administrative workflows.
  • brooks
    2025-06-28 23:57:50
    That sounds like a valuable initiative promoting legal collaboration and outreach great to see such efforts happening in Sumedang. On a different note, those involved in military or tactical training might benefit from using a reliable https://acft-calculator.online/ to track performance and set measurable goals.
  • Liam
    2025-06-29 01:07:30
    This initiative to foster stronger legal harmonization between local and national governments is highly commendable. It's also a reminder of the importance of clarity and structure when drafting official texts. For those looking to explore the logic behind such structured communication, this Basic Cipher Converter provides a fascinating look into how even ancient methods like Caesar shifts can teach us the value of systematic encoding. A truly insightful step towards more unified governance
  • Lawrence Blanda
    2025-06-30 20:09:16
    It's great to see regional collaboration strengthening legal transparency and governance. For those interested in expanding their understanding of legal documentation and public data, exploring Maine Legal Lookup can offer helpful insight into structured court information. This kind of exchange, both local and abroad, fosters public access and accountability in legal matters.
  • Grace Hamilton
    2025-07-01 15:32:13

    This kind of collaboration between regional offices and local government is essential for strengthening legal infrastructure and human rights awareness. While researching similar initiatives, I came across Harris Inmate Reports, which offers structured insights useful for legal and public policy studies. It's interesting to see how transparency and accessibility are being emphasized across different regions.

  • Liam
    2025-07-02 08:30:36
    It's always great to see collaborative efforts like this that promote transparency and development at the local level. For those interested in accurate property-related data, this Property Assessment Tool can be incredibly helpful in analyzing and comparing records. Initiatives like these empower citizens with the resources they need to make informed decisions. Keep up the valuable work!
  • Liam
    2025-07-02 11:50:11
    Great to see such collaborative initiatives strengthening regional governance and legal outreach. For anyone exploring property data or evaluations in Florida, this trusted property estimate tool might offer valuable insights: http://hillsboroughcountypropertyappraiser.org/. These kinds of resources help in making more informed decisions on both local and investment levels