DPRD-Pemkab Sumedang Terima Kunjungan Roadshow Kanwil Hukham Jabar

DPRD SUMEDANG – Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Irwansyah Putra dan Bupati Sumedang H.Dony Ahmad Munir menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat Liberti Sitinjak, di Gedung Negara Sumedang, Senin (17/2/2020).

Pada kegiatan tersebut turut hadir Asisten Pemerintahan Teddy Mulyono, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang Ujang Sutisna dan sejumlah pejabat lainnya.

Liberti Sitinjak mengungkapkan kunjungan tersebut merupakan Roadshow ke-27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menemui para Bupati, Walikota dan Ketua DPRD terkait dikeluarkannya UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan secara eksplisit bahwa kebijakan daerah yang berasal dari Kepala Daerah harus diharmonisasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terutama oleh Tenaga Penyusun Perancang Perundang-undangan.

Dalam kaitan itu, Kakanwil mengundang dan meminta kesediaan Bupati dan Ketua DPRD untuk hadir secara langsung pada pertemuan dengan seluruh Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang rencananya akan digelar di Intercontinental Bandung pada 27 Februari 2020 mendatang.

"Saya sebagai Kakanwil Hukum dan HAM Jawa Barat bersama Kakanwil di 33 Provinsi se-Indonesia melakukan gerakan sama untuk kita bertemu tanggal 27 Februari ini. Insya Allah akan dihadiri oleh dua Menteri yaitu Menhukham dan Mendagri. Di samping 2 keynote setingkat menteri, ada 3 Dirjen yaitu Dirjen Peraturan Perundang Undangan, BPHN dan Dirjen HAM," ungkapnya.

Liberti mengatakan, hal tersebut dipandang perlu karena dibutuhkan sebuah sinergitas dan kolaborasi yang baik antara pemerintah atau G to G (Government to Government). Menurutnya, kehadiran Kakanwil sebagai institusi vertikal bisa membantu pimpinan daerah terutama yang erat kaitannya menyangkut tugas dan Fungsi Kakanwil.

"Sejalan dengan UU 15 Tahun 2019 kita sudah membuat unit baru yang disebut Law and Center Human Right yang siapmemfasilitasi baik Pemda maupun DPRD di dalam perancangan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Walikota maupun Gubernur. Ini langkah awal kita agar ke depan lebih intens melakukan koordinasi dalam rangka membantu melahirkan Perda atau Peraturan Bupati," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengungkapkan terima kasih atas Kehadiran Kakanwil yang menyampaikan kebijakan terbaru yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 juga mengundang langsung acara yang akan digelar.

"Kita tentunya berupaya hadir karena bagi kami merupakan kebutuhan untuk bisa mengetahui lebih lanjut berkaitan kebijakan terbaru dan harus adanya kesamaan visi dan persepsi diantara penyelenggara negara terutama penyelenggara pemerintahan," ungkap Bupati. .

Menurutnya, sebagai bagian dari pemerintahan, kehadiran Pemkab diharapkan bisa meyukseskan program pemerintah terlebih yang erat kaitannya dengan hukum walaupun kewenangannya ada di pusat. .

Dengan adanya kesamaan Visi dan persepsi Hukham dan Mendagri, kata Bupati, hal tersebut akan menambah referensi Pemerintah Daerah terutama dalam menjawab aspiran yang datang ke DPRD atau ke Pemerintah Daerah. . .

Kaitan penyusunan Peraturan Daerah, secara khusus Bupati melaporkan bahwa hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD sangat sinergis. Dikatakannya, semua dilakukan demi kepentingan rakyat karena Pemda dan DPRD sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat. .